Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara

September 9, 2023
Abstract Views: 0
Downloads: 0
Page: 784-791

Satria Akbar Desky Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Irwansyah Irwansyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author

DOI:

https://doi.org/10.29210/1202323201

Abstract

Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu methode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan methode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan perundang Undangan Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Methode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembahruan yitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan mengunakan Methode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan adanya skema pembentukan prosuk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.

Full Text:

PDF

References

Agus, S. (2005). Metode Pengumpulan dan Analisis Data: Langkah Vital Proses Penelitian. 23 No. 1.

Akbar, P. (2016). Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved September 8, 2023, from https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/

Argawati, U. (2022). Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang. Retrieved from https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2

Atmasasmita, R. Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat Dan Aparatur Hukum 2015-2019, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. , (2013).

Banjarnegara, D. (2021). Tentang DPRD. Retrieved from https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109#:~:text=Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai,pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Bojonegoro, P. K. (2020). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Retrieved from https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis : An Integrated Approach (6th ed.).

Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.

Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(1).

Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Perspektif.

Garceau, O., & Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. Political Science Quarterly.

Hariningsih, S. (2012). Sejarah Penyusunan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jakarta.

Herawati, B. P., & Suwanto, Y. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, 1(2).

Jurdi, F. (2016). Teori Negara Hukum. Malang: Stara Press.

Kaharudin, Rudy, & Fajar, M. (2016). Implikasi peraturan Daerah dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah. Jakarta: Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Pusat Perancang Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI.

Lassance, A. (2020). What Is a Policy and What Is a Government Program? A Simple Question With No Clear Answer, Until Now. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3727996

Modoeng, S. (2001). Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Jakarta: Tintamas Indonesia.

Mujahidin, A. (2005). Landasan dan Perinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Musnita. (2008). Metode Penelitian Yuridis Empiris. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Noor, M. (2012). Memahai Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta: Interpena.

Perbup. Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. , (2010).

Polhukam, K. B. (2021). Ihwal Urusan Pemerintahan Umum. Retrieved from https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/

RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. , (2014).

RI. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. , (2022).

Rinfret, S., Scheberie, D., & Pautz, M. (2018). Public Policy: A Concise Introduction, Chapter 2: The Policy Process and Policy Theories. SAGE Publications.

Ronan, W. J. (1941). Public Policy. American Academy of Political and Social Science, 216(1).

Senastri, N. M. J., & Suryani, L. P. (2018). Fungsi Naskah Akademik (NA) dalam Pembentukan Rancangan peraturan Daerah. Kertha Wicaksana, 12(1).

Sihombing, E. N. A. ., & HSB, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima.

Sihombing, E. N. A. M. (2015). Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya). Retrieved September 8, 2023, from https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.

Syahrani, R. (2015). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Timur, K. L. (2021). Tata Cara Penyusunan Peraturan Bupati. Retrieved from https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan Bupati adalah peraturan perundang,dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta.: Sinar Grafika.