1. Home
  2. Vol 9, No 2 (2023)
  3. Harahap

Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara

Ahmad Faris Rivaldi Harahap (1), Arifuddin Muda Harahap (2),
(1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  Indonesia
(2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  Indonesia

Corresponding Author
Copyright (c) 2023 Ahmad Faris Rivaldi Harahap, Arifuddin Muda Harahap

DOI : https://doi.org/10.29210/1202323208

Full Text:    Language : en

Abstract


Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara. Mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital dan mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam era digital dalam memengaruhi pengambilan keputusan tata negara secara lebih inklusif dan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumendokumen terkait. Hasil penelitian ini bahwa teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan Tata Negara. Faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), leadership (kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat dan Penggunaan teknologi dapat sangat meningkatkan efektivitas partisipasi publik di era digital modern. Pemerintah dan institusi publik kini dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dengan inklusif dan demokratis.

References


Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., & Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. Journal Procedia Economics and Finance, 28.

Aliamsyah, M. (2009). Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang- Udangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4).

Andrianto, N. (2007). Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Malang: Banyumedia Publishing.

Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. JPSI (Journal of Public Sector Innovations).

Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2(1).

Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3).

Butler, C. (2012). Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and The Right to The City. London: Routledge.

Damanik, M. P. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik Di Lembaga Pemerintahan. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 5(2).

Febriantikaningrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved from https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi-publik-dalam-pemerintahan-di-era-digital-lxaHx

Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: А Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. Sustainability (Switzerland), 12 (20).

Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. Jurnal Masyarakat Indonesia, 42(1).

Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). Rethinking public participation in the smart city. … /Le Géographe Canadien.

Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. Sustainability (Switzerland), 10 (9).

Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. Cities.

Littlejohn, S. W. (2014). Teori Komunikasi. Salemba Humanika.

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.

Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012). Benchmarking indonesian local E-government. Proceedings - Pacific Asia Conference on Information System. PACIS.

Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Goverment dalam Mewujudkan Tranpparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Ilmu Administrasi, XI(3).

Osterman, M. D. (2012). Digital Literacy: Definition, Theoretical Framework, and Competencies . Proceedings of the 11th Annual College of Education & GSN Research Conference. Florida: Florida International University.

Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019. JOM FISIP, 8 (1).

Rakhmat, J. (1993). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. Seminar Nasional Riset Terapan. Retrieved from https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436

Reza, J. . (2017). Fase Kemajuan Teknologi Dari Masa Ke Masa. Retrieved from https://www.liputan6.com/tekno/read /3157705/5 Fase-kemajuan-Teknologi-Dari-Masa-kemasa

RI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. , (2009).

RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. , (2014).

Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12 (2).

Sativa, D. (2010). Media Online dan Pemenuh Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menggunakan Media Online Kompas.com Dengan Pemenuh Kebutuhan Informasi Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS. Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono, D. (2010). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.

Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Grasindo.

Suwondo. (2011). Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

SY, H. C. (2022). Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court. Jurnal Konstitusi, 19(4).

Verihubs. (2022). Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website: https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/

Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (2).

Yuhefizar. (2009). Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan content Management System Jooma (CMS). Jakarta: Elex Media Komputindo.


Article Metrics

 Abstract Views : 5576 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.