Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan kontrak di provinsi Kalimantan Barat

  • November 28, 2021
  • Abstract Views: 0
  • Downloads: 0
  • Page: 256-264
Corresponding Author

Abstract

Trafficking (perdagangan manusia) dalam modus pengantin pesanan di Singkawang Kalimantan Barat adalah dipicu oleh kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga para perempuan yang tinggal di Singkawang melakukan kawin kontrak untuk merubah taraf hidup mereka. Faktor berikutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ini disebabkan oleh pola pikir orangtuamerekabahwa tidak penting sekolah tinggi-tinggi hanya menghabiskan waktu dan uang saja sehingga seringkalimereka terpaksamenerima pekerjaan yang bersifat eksploratif, faktor lainnya adalah tingkat konsumerisme, para perempuan di Singkawang ingin memiliki barang mewah dan bagus untuk sehinggamereka diakui dilingkungan mereka, dan faktor yang terakhir adalah kesamaan etnis, orangtua mereka mendoktrin anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang keturunan Cina di Singkawang satu keturunan dengan orang-orang Taiwan, ini dilakukan orang-tua agar anak-anak mereka tidak merasa kalau mereka dijualoleh orangtua mereka.  Kondisi demikian ini dimanfaatkan oleh para calo/perantara perkawianan sebagai sasaran bagi calo-calo pemburu calon pengantin perempuan untuk menjaring korbannya dengan mudah dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan berupa uang. Bentuk komunikasi yang terjadi antara pengantin pesanan dengan calo/makelar di Singkawang Kalimantan Barat adalah komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah/sirkuler dan satu arah, feedback, persuasive terjadi dengan baik sehingga informasi yang diberikan calo/makelar kepada pelaku pengantin pesanan dapat dengan mudah diterima oleh pelaku pengantin pesanan tanpa noise/gangguan. Jadi bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah, satu arah, feedback, persuasive merupakan bentuk yang efektif untuk mempengaruhi calon korban pengantin pesanan untuk melakukan kawin kontrak

Full Text:

References

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Dunn William N, 1995, Police Policy Analysis: an Introduction, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Dunn William N, 1995, 2000, Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Dye, Thomas R. 1987, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 6th ed.

Indrajit, Richardus Eko,2002. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan,Yogkjakarta : AndiMoekijat, 2005. Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Bandung:Mandar Maju.

Rochaety Eti, dkk, 2013, Sistem Informasi Manajemen Edisi 2, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.