Model perumusan kebijakan pendidikan

  • Henni Marsari 
    Universitas Negeri Padang
    Indonesia
  • Sunita Hairani
    Universitas Negeri Padang
    Indonesia
  • Nurhizrah Gistituati
    Universitas Negeri Padang
    Indonesia

Abstract

Perumusan kebijakan pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat dicapai secara maksimal. Untuk merumuskan kebijakan pendidikan maka perlu diketahui model-model perumusan kebijakan pendidikan tersebut.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menginformasikan model formulasi kebijakan pendidikan agar dapat dijadikan solusi dalam melahirkan kebijakan pendidikan. Metodologi penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 26 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada database google scholar.. Dari hasil pengkajian ditemukan beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan,model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan  model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model perumusan kebijakan yang tepat digunakan di Indonesia adalah model analisis kebijakan pendidikan dan model implementasi kebijakan publik.
References
  1. Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
  2. Alamsyah, K., Hidayat, T. R., & Bustomi, T. (2020). Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Di Kota Bekasi. Khazanah Multidisiplin, 1(2), 72-89.
  3. Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192-201.
  4. Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 11(1), 15-34.
  5. Chabibi, M. (2019). Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 5(1), 135-152.
  6. Fatem, S. M., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., & Marwa, J. (2020). Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, 14(2), 167-184.
  7. Fitria, H., Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. Abdimas Unwahas, 4(1),1-10
  8. Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 1-10
  9. Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 9(1), 1-12.
  10. Inah, E. N. (2013). Peranan komunikasi dalam pendidikan. Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 6(1), 176-188.
  11. Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak atas Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Minyak Solar. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 1(1), 1-11.
  12. Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.
  13. Istanti, D. J. (2019). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 5(2), 140-156.
  14. Latifa, A. (2016). Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas. Jurnal Kependudukan Indonesia, 5(1), 55-73.
  15. Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 1(2), 1-13.
  16. McPhail, B. A. (2003). A feminist policy analysis framework: Through a gendered lens. The Social Policy Journal, 2(2-3), 39-61.
  17. Mukhid, A. (2017). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem pembelajaran yang tepat. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 2(1).
  18. Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 490-511.
  19. Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik, 12(1), 9-24.
  20. Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 2(1), 9-16.
  21. Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). Organizational strategy & policy. Saunders.
  22. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
  23. Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(2), 111-130.
  24. Sjoraida, D. F. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di jawa barat. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2), 1-10.
  25. Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.
  26. Susanto, R. (2016). Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2 (1), 22, 39.
  27. Thomas R. (2011). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
  28. Toha, M., & Hilmy, M. (2020). Pendidikan Islam di Kota Metropolis: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya. Inteligensia Media.
  29. Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1-10.
  30. Walukow, A. F. (2012). Analisis Kebijakan Penurunan Luas Hutan Di Daerah Aliran Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan (Environmental Based of Policy Analysis About the Decrease of Forest Area in Sentani Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 19(1), 74-84.
  31. Wibowo, L. R. (2013). Analisis Kebijakan Publik Pengembangan Model Kelembagaan Kompensasi Das Ciliwung (Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 20(3), 353-366

Downloads

PDF

Statistic

Abstract Views
: 3786 times
PDF
: 61 times