Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi

Linda Sari Oktavia; Nurhidayati Nurhidayati; Nurhizrah Gistituati

doi:10.29210/3003909000

Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi

Linda Sari Oktavia

⁽¹⁾, Nurhidayati Nurhidayati ⁽²⁾, Nurhizrah Gistituati ⁽³⁾,
(1) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(3) Universitas Negeri Padang

Indonesia

Corresponding Author
Copyright (c) 2021 Linda Sari Oktavia, Nurhidayati Nurhidayati, Nurhizrah Gistituati

DOI : https://doi.org/10.29210/3003909000

Full Text:

Language : en

Abstract

Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. Untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang tepat maka penyelenggara pendidikan harus mampu mengetahui hakikat kebijakan pendidikan terutama yang berhubungan dengan kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 26 jurnal nasional yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang terdapat pada data base google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah. Dalam mengembangkan kebijakan pendidikan diperlukan kerangka pengembangan diantaranya yaitu infromasi kebijakan, metode perolehan informasi, argumentasi kebijakan dan bentuk analisis kebijakan. Selain itu ada enak tahapan analisis kebijakan pendidikan yang terdiri dari inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi. Untuk menerapkan sebuah kebijakan pendidikan maka diperlukan tahapan sosialisasi, tahapan piloting, dan tahapan desiminasi.

References

Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN, 2442, 5958.

Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 78-92.

Asmawi, M. N. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Scolae: Journal of Pedagogy, 1(2), 1-10.

Athiyah, C. U. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 7(1), 130-145.

Aulia, S. (2013). Desentralisasi Kebijakan pendidikan (studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan). Jurnal Politik Muda, 2(1).

Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Studi Islam, 10(2), 1-13.

Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192-201.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek, 2(1), 1-13.

Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(3), 1-12.

Darwis, A. (2014). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami Dalam Akselerasi Pencapaian Visi Dan Misi Konversi Iain Susqa Pekanbaru Ke Uin Suska Riau. Jurnal Tarbiyah, 21(1),1-10

Dewi, D. C. (2020). Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Jurnal MD, 6(2), 175-192.

Fitrah, M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal Penjaminan Mutu, 3(1), 31-42.

Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 1-10

Huda, M. M., Fitrotun, N. N., & Fikri, A. A. (2020). Persepsi Calon Guru PAI Terhadap Merdeka Belajar. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 15(2).

Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan. Jurnal Ilmiah Iqra', 2(2), 1-10.

Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. Jejaring Administrasi Publik, 2(1), 799-803.

Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(2), 135-145.

Mustaqim, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10(1), 245-275.

Nurharjadmo, W. (2008). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda di sekolah kejuruan. Spirit Publik, 4(2), 215-228.

Purba, S, et al. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Puspitasari, H. (2018). Standar proses pembelajaran sebagai sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Muslim heritage, 2(2), 339-368.

Sa’ud, U. S., & Sumantri, M. (2007). Pendidikan dasar dan menengah. Dalam Ilmu & Aplikasi Pendidikan Bagian, 4.

Sarnoto, A. Z. (2013). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial, 1(1), 30-40.

Sila, I. M. (2017). Peranan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis SPMI Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Widya Accarya, 8(2), 1-10.

Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2), 148-178.

Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 15(1), 51-66.