Urgensi analisis kebijakan

Ulandari Safitri; Adek Nuarizal; Nurhizrah Gistituati

doi:10.29210/3003818000

Urgensi analisis kebijakan

Ulandari Safitri

⁽¹⁾, Adek Nuarizal ⁽²⁾, Nurhizrah Gistituati ⁽³⁾,
(1) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(3) Universitas Negeri Padang

Indonesia

Corresponding Author
Copyright (c) 2021 Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, Nurhizrah Gistituati

DOI : https://doi.org/10.29210/3003818000

Full Text:

Language : en

Abstract

Analisis kebijakan merupakan sebuah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai teknik dan metode dalam melahirkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kebijakan. Analisis kebijakan bukan lah hal yang bersifat wajib namun memiliki dampak yang baik terhadap lahirnya keputusan. Namun banyak pemimpin yang tidak mengetahui bahwa pentingnya dilakukan analisis kebijakan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai pentingnya analisis kebijakan. Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi literatur. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 23 jurnal yang berhubungan dengan analisis kebijakan. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah. Analisis kebijakan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Alasan yang mendasari diperlukannya analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik.

References

Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 37-46.

Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bawono, A. (2011). Kontribusi Religiusitas dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumsi. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 115-133.

Dunn, W. N. (1988). Methods of the second type: Coping with the wilderness of conventional policy analysis. Review of Policy Research, 7(4), 720-737.

Fernandes, R. (2018). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 4(2), 119-125.

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. Governance, 17(4), 525-548.

Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48-63.

Hayati, E. (2014). Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Guna Memperkuat Integrasi Nasional. Jurnal Serambi Edukasi, 2(2),1-10

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26.

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.

Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), 71-82.

Narita, R. M. (2012). Analisis kebijakan hutang. Accounting Analysis Journal, 1(2), 1-10.

Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 3(1), 36-43.

Nurharjadmo, W. (2008). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda di sekolah kejuruan. Spirit Publik, 4(2), 215-228.

Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies, 3(3), 187-195.

Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan Kualitas sekolah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 1-10

Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 482-497.

Saifuddin, A. (2015). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(1), 207-234.

Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. Jurnal Medtek, 3(2), 1-6.

Syahwalan, M. (2019). Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 4(1), 12-25.

Tressa, R. (2015). Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah), 1(1), 61-90.

Vining, A., & Weimer, D. L. (2010). An assessment of important issues concerning the application of benefit-cost analysis to social policy. Journal of Benefit-Cost Analysis, 1(1), 1-40.

Wibowo, U. B. (2013). Intensitas Peran Aktor Kebijakan Dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 6(1), 1-10.