Kebijakan publik:  konsep pelaksanaan

Desrinelti Desrinelti; Maghfirah Afifah; Nurhizrah Gistituati

doi:10.29210/3003906000

Kebijakan publik: konsep pelaksanaan

Desrinelti Desrinelti

⁽¹⁾, Maghfirah Afifah ⁽²⁾, Nurhizrah Gistituati ⁽³⁾,
(1) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang

Indonesia
(3) Universitas Negeri Padang

Indonesia

Corresponding Author
Copyright (c) 2021 Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati

DOI : https://doi.org/10.29210/3003906000

Full Text:

Language : en

Abstract

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. Agar kebijakan tersebut dapat menunjang keberhasilan pembangunan maka diperlukan pemahaman kebijakan publik lebih mendalam. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 23 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database google scholar. Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Selain itu terdapat dimensi yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi dan konsistensi. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan maka ada tiga tahapan dalam penilaian pelaksanaan kebijakan yaitu penilaian ex-ante, on-going dan ex-post..

References

Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 5(2), 132-153.

Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 78-92.

Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Journal of Accounting and Investment, 12(2), 110-125.

Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 75-88.

Hanafi, I., & Ma’sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 34(1),1-10.

Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(1), 39-45.

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26.

Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2), 1-10.

Juliastuti, A. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan pengawasan keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-10.

Kartini, W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 146-156.

Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Acta Diurna Komunikasi, 4(5),1-10

Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 7(1), 1-10.

Pratistha, B., & Triharjanto, R. H. (2020). Evaluasi On Going Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 1(1), 36-49.Budiani, R., & Suliyati, T. (2016). Analisis Kegiatan Evaluasi Layanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 5(3), 71-80.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

Retnaningsih, H. (2015). Permasalahan corporate social responsibility (csr) dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6(2), 177-188.

Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(3), 169-178.

Safira, M. E. (2018). Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 1-14.

Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58-71.

Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 4(3), 1-10.

Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.

Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. Khazanah Pendidikan, 11(1), 1-10

Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2), 1-10