1. Home
  2. Vol 9, No 1 (2023)
  3. Maharani

Kebijakan walikota Medan dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat pelayanan kesehatan

Ajeng Maharani (1), Syofiati Lubis (2),
(1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  Indonesia
(2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  Indonesia

Corresponding Author
Copyright (c) 2023 Ajeng Maharani, Syofiati Lubis

DOI : https://doi.org/10.29210/1202322805

Full Text:    Language : en

Abstract


Penelitian ini akan meneliti terkait bagimana prosedur dan bentuk pelayanan yang didapatkan dengan berobat menggunakan ktp. Bagaimana juga peran walikota sendiri dalam mewujudkan kebijakan penggunaan KTP sebagai alat pelayan kesehatan. Berdasarkan analisis Kota medan yang berkah, maju,bersih, membangun, kondusif, inovatif, dan beridentitas dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah kota medan juga memiliki 5 program priotitas yaitu penangan dibidang kesehatan, infrastuktur,banjir, kebersihan dan pembenahan. Untuk menyarankan konsistensi dalam penanganan, pemerintah Kota Medan merilis program Universal Health Coverage (UHC) yaitu Jaminan Ketika Medan Berkah (JKMB). Meski dipapat fasilitas kelas tiga, meski sebelumnya terdaftar di kelas satu atau kelas dua. Kota Medan telah menghadirkan jaminan jaminan kesehatan bagi warganya dengan mengikutsertakan 479.342 orang dalam program JKN dan membayar iuran. Penggunaan ktp mempermudah pelayanan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat kota medan.

Keywords


educatio, law, uinsu, hukum

References


Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal.

Agusianita, H. N. (2023). Kepuasan layananan jaminan kesehatan nasional. journal of telenursing.

annida. (2020). Kebijakan Pembiayaan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin dalam Pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Banjar. Jurnal Kebijakan Pembangunan.

Anung Ahadi Pradana, C. C. (2022). Program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Jurnal endurance.

Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) . Jurnal HAM, 319.

Arikunto, S. (1992). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. jakarta: bina aksara.

BPJS. (2020). Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu indonesia Seharat (JKN-KIS).

Dewi Harfina S., S. S. (2019). Pemanfaatan jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja sektor informal . jakarta: pusat penelitian kependudukan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Jakarta.

Dian Kartika, Y. W. (2022). Tantangan capaian universal health coverage diberbagai negara. jurnal kesehatan.

Donal Ortega, Y. L. (2021). Analisis Manajemen Input Upaya Pencapaian Universal Health Coverage Peserta Jkn Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Even Gio Lumban Tobing, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. jurnal pajak indonesian.

Hastuti, S. H. (2020). Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital.

Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 . ilmu hukum legal opinion.

Jamil Bazarah, A. J. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia).

Kesehatan, B. (2023). sosialisasi Program JKN Kepesertaan dan Iuran.

Lukas Klemens, S. A. (2019). Efektivitas program kartu indonesia sehat (KIS) dalam pelayanan kesehatan di upt puskesmas kecamatan sekolaq darat kabupaten Kutai Barat. jurnal administrasi negara.

Lumempow, G. G. (2013). Kualitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Universal Coverage) Di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado (Studi Kasus Di Instalasi Rumah Inap E). jurnal administrasi publik.

Noves, M. (2021). Implementasi Program Universal Health Coverage di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jurnal Hukum Lex Generalis.

Rara, A. R. (2021). Evaluasi Pencapaian Universal Health Coverage (Uhc) Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Rskdia Siti Fatimah Makassar: Study Explanatory. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Safitri Nur Laili, A. K. (2022). Elemen sukses penerapan sistem informasi administrasi kependudukan elements. jurnal kebijakan publik.

Setyowati, R. K. (2022). Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan. Justice Voice.

Suryo Sakti Hadiwijyo, P. H. (2021). strategi salatiga menuju universal health care (UHC) melalui jaminan kesehatan nasional. jurnal penelitian sosial dan politik .

Wahyuni, F. (2021). Efektivitas pelayanan jaminan kesehatan berbasis teknologi mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Jurnal Administrativa.

Weppy Susetiyo, A. I. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum kesehatan pasca berlakunya UU cipta kerja. Jurnal Supremasi.

Weppy Susetiyo, A. I. (2021). Peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca berlakunya UU cipta kerja. Jurnal supermasi jurnal ilmu hukum. Kesehatan Nasional. jurnal penelitian sosial dan politik .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN


Article Metrics

 Abstract Views : 904 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.