1. Home
  2. Vol 9, No 4 (2023)
  3. Yustiyah

Action of the government of the DKI Jakarta province in the Jakarta flood control program claims by citizens (analysis of the decision of the PTUN number: 205/G/TF/2021/PTUN-JKT)

Erma Yustiyah (1), Anna Erliyana (2),
(1) University of Indonesia (MIH-FHUI)  Indonesia
(2) University of Indonesia (MIH-FHUI)  Indonesia

Corresponding Author


DOI : https://doi.org/10.29210/020221931

Full Text:    Language : en

Abstract


This study aims to analyze the judges' considerations in Decision No.205/G/TF/2021/PTUN-JKT related to the actions of the DKI Provincial Government Jakarta to implement the Jakarta Flood Control Program, which was sued by a citizen residing in South Jakarta. The Law on Government Administration provides an understanding of the actions of state officials or organizers to do and or not to take concrete actions in the context of administering the Government. In the Decision, the judge stated that there were no unlawful acts (PMH) by the authorities (onrechtmatige overheidsdaad). Still, in his judgment, the judge did not discuss the PMH argument by the rules (onrechtmatige overheidsdaad, which became petite.

Keywords


Government actions, DKI Jakarta, Provincial government, Flood control

References


Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jurnal Hukum Positum, 1(1), 83–103.

Abdurrahman, A., & Susanto, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 3(3), 509–530.

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4).

Adikesuma, T. N. (2015). Permasalahan Pelestarian Sumber Daya Air Jakarta. Widyakala Journal: Journal Of Pembangunan Jaya University, 2(1), 87–104.

Afandi, A. A., Utama, V. P., Khomenie, A., Prabowo, C. H., Apriyanto, R., Barus, L. S., & Nurhasana, R. (2023). Pengembangan Kawasan Permukiman di Wilayah Rawan Banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur. RUAS, 21(1), 1–10.

Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Majalah Hukum Nasional, 51(1), 1–20.

Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. Jurnal Hukum Peratun, 1(2), 265–286.

Dwiputra, R., Kusratmoko, E., & Tambunan, R. P. (2021). Prioritas Lokasi Revitalisasi Sungai Ciliwung di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Riset Jakarta, 14(2), 65–76.

Eni, S. P. (2015). Upaya-upaya pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah permukiman kumuh di perkotaan. Scale, 2(2), 243–252.

Kesuma, D. (2022). Reformasi Pelayanan Publik-Damera Press. Damera Press.

Marfai, M. A. (2018). Banjir pesisir: kajian dinamika pesisir Semarang. UGM PRESS.

Mertokusumo, S., & Tjandra, W. R. (2014). Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Cahaya Atma Pustaka.

Mulyana, B. (2021). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 13(1), 1–18.

Pramudana, I., & Perdana, S. (2023). Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. EduYustisia, 2(1), 17–30.

Putri, M. I. (2017). Jurnalisme Lingkungan Pada Media Online Arus Utama dan Jurnalisme Warga di Era Digital: Framing Pemberitaan Banjir di Indonesia Pada Detik. com dan Suarakomunitas. net (Environmental Journalism in Online Media Main Stream and Digital Age Journalism: Framing of Flood Coverage in Indonesia at Detik. com and Suarakomunitas. net). Indonesian Media Research Awards and Summit, 656–689.

Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pandecta Research Law Journal, 10(2), 180–194.

Rahayu, N. S. (2019). Inovasi E-Government Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 9(1), 1–26.

Rahmadhani, A. W., Rafif, M. N., & Suripto, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Gedung Bertingkat. Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil, 1(1), 337–345.

Rakuasa, H., Wahab, W. A., Kamiludin, K., Jaelani, A., Ramdhani, R., & Rinaldi, M. (2023). Pemetaan Genangan Banjir di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan oleh Unit Pengelola, Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian (UP4) Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 288–295.

Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358.

Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1), 77–98.

Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 48–60.

Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru kalimantan timur: peran sinergis pemerintah dan masyarakat. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 27–39.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547–561.

Sitorus, S. (2020). Surat Kuasa dan Gugatan (Analisis Konsep dan Teknik Penulisan). Hikmah, 17(2), 99–114.

Sunarharum, T. M. (2020). Membangun Ketangguhan dan Adaptasi Transformatif: Kasus Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta. Reka Ruang, 3(2), 71–80.

Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum, 1(2), 128–143.

Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(2), 291–308.

Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(1), 135–154.

Yurianto, Y. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta. BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 17(1), 12–33.


Article Metrics

 Abstract Views : 356 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.