Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
(1) Universitas Muhammadiyah Mataram  Indonesia
Corresponding Author
DOI : https://doi.org/10.29210/020232037
Full Text: Language : en
Abstract
Keywords
References
Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. Jurnal Media Hukum, 25(2), 162–170.
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group.
Mulyana, M., & Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 3(1), 46–61.
Nurmayani, N. (2019). Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum akibat Dikelurkannya KTUN yang merugikan. In Hak konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan. Anugrah Utama Raharja (AURA).
Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. Sasi, 25(1), 92–106.
Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 85–102.
Rojani, A. H. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan tata usaha negara (ptun) Surabaya (Studi kasus no 110/pen. eks/2012/ptun. sby tentang sengketa tanah). Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.
Sari, T. P. P. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. OSF Preprints.
Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.
Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Konstitusi, 16(1), 192–211.
Ulum, M. C. (2018). Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik. Universitas Brawijaya Press.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Yasma’un, I. N. (2020). Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana. Novum: Jurnal Hukum, 7(2).
Article Metrics
Abstract Views : 694 timesPDF Downloaded : 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.