Kota ramah anak: konstelasi implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Jambi

  • Riri Maria Fatriani 
    Universitas Negeri Jambi
    Indonesia
  • Dodi Al Vayed
    University of Muhammadiyah Yogyakarta
    Indonesia
  • Reza Amarta Prayoga
    Indonesia Social Welfare, Village, and Connectivity Research Center, The National Research and Innovation Agency, Indonesia
    Indonesia

Abstract

This study aims to identify and analyze the constellation of implementation of Child Protection Policy in Jambi City. The theory of policy implementation by Merilee S. Grendle and the theory of preventive and repressive social control (social control) underlies this research. The research method used is a qualitative descriptive method that is empirical. Data processing techniques used by the author through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the escalation of violence against children in Jambi has increased, especially neglect and physical violence. This is evidenced by an increase in cases from 2016 to 2018 reaching 52 cases. This case is dominated by triggers of financial problems and emotional disturbances. The implementation of child protection policies in Jambi City has been contained in the Jambi City Regional Regulation Number 05 of 2017, forming an integrative task force for the Jambi City child social welfare program.
Keywords
  • Policy Implementation
  • Violence
  • Child Protection
  • Social Control
References
  1. Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. Jurnal Perempuan Dan Anak, 2(1), 13–28.
  2. Asriati, N., & Bahari, Y. (2010). Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 26(2), 147–158.
  3. Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal, 7(2), 195–212.
  4. Dona Fitriani, Haryadi, dan D. R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 N.
  5. Familda. (2021). Perlindungan Anak Jalanan di Era Pandemi. . Pusat Penyuluhan Sosial (PUSPENSOS) Kementerian Sosial.
  6. Hartati, S. (2015). PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER (Studi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah). UNIVERSITAS BOROBUDUR.
  7. Hestiningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). Jurnal Universitas Islam Riau, 5(2), 19–33.
  8. Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 117–127.
  9. Irwanto, I. (2017). Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur’an. LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan), 5(1), 1–12.
  10. Kaadan, M. I., Abdulkarim, J., Chaar, M., Zayegh, O., & Keblawi, M. A. (2021). Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in the Arab world: a cross-sectional study. Global Health Research and Policy, 6(1), 1–7.
  11. Kemensesneg, R. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48.
  12. Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional): Array. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(4), 713–724.
  13. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020. Bank Data Perlindungan Anak.
  14. Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. Sosio Informa, 5(1).
  15. Malauda, V. (2014). Representasi Kekerasan Pada Anak ( Analisis Semiotik Dalam Film “ Alangkah Lucunya Negeri Ini ” Karya Deddy Mizwar ). Jurnal Ilmu Komunikasi 2(1), 110–124.
  16. Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).
  17. Miskini & Darmo. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi dan mekanisme pencegahannya. Legalitas, 7(1)(159–197).
  18. Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 68–75.
  19. Pangalila, Y., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).
  20. Prakoso, D. H. (2020). Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective. Journal of National Awareness Civil Society, 6(1).
  21. Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 202–224.
  22. Prawirosusanto, K. M. (2015). Orang Laut, Permukiman, dan Kekerasan Infrastruktur. Masyarakat Indonesia, 41(2), 149071.
  23. Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. Sosio Informa, 1(1), 29–40. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88
  24. Putra, I. R., Yuliani, F., & As’ ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). Jurnal Niara, 14(3), 284–291.
  25. Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. Badati, 1(1), 1–24.
  26. Ramadani, T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT POLICY AT MINISTRY OF ENERGY AND. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 1–18.
  27. Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 6(1), 39–48.
  28. Safitra, L. (2023). Strategi Dalam Mewujudkan Sapta Pesona Wisata Pantai di Bengkulu. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 12(2), 259–270.
  29. Singestecia, R. (2018). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah di Slawi Kabupaten Tegal. Unnes Political Science Journal, 2(1), 63–72.
  30. Sumpeno, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKD BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA DI BKPSDM KAB. PWK. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 76–99.
  31. Suzanalisa, S. (2019). PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI. Legalitas: Jurnal Hukum, 9(2), 162–197.
  32. Syari, N. R., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2), 156–164.
  33. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. (2020). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. TNP2K Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  34. Yani, M. A. (2015). Social control towards Crimes. JURNAL CITA HUKUM-INDONESIAN LAW JOURNAL, 3(1), 77-+.

Downloads

PDF

Statistic

Abstract Views
: 602 times
PDF
: 4 times