Accountability and transparency analysis regional financial management as performance indicators local governments in central Lombok district

  • Wahyunadi Wahyunadi 
    Universitas Mataram Indonesia
    Indonesia

Abstract

The implementation of accountability and transparency in regional financial management is expected to improve the performance of local governments. This study aims to analyze the effect of accountability and transparency of regional financial management on the performance of the local government of Central Lombok Regency. The type of research used is descriptive quantitative. The population in this study were all SKPD in Central Lombok Regency with a sample of 20 respondents. The sampling technique uses the Purposive Sampling method. This study uses a questionnaire as an instrument in the study which is distributed directly to the respondents. The data analysis method used in this research is Multiple Linear Regression, hypothesis testing with t-test and F-test, and Coefficient of Determination Test. The results showed that partially (t-test) the variables of Accountability and Transparency of Regional Financial Management, had a significant and positive effect on Local Government Performance. Simultaneously (F-test) the variables of Accountability and Transparency of Regional Financial Management, have a significant and positive effect on Local Government Performance. This shows that the better the level of accountability and transparency in regional financial management, the better the performance of local governments.
Keywords
  • Accountability
  • Transparency of Regional Financial Management
  • Local Government Performance
References
  1. Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11(2), 611–628.
  2. Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness, 3(1), 21–42.
  3. Benawan, E. T. P., Saerang, D., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pegawai (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(3), 72–79.
  4. Dini, S. K., & Fauzan, A. (2020). Clustering provinces in indonesia based on community welfare indicators. EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis, 56–63.
  5. Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Universitas Bosowa.
  6. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23. Universitas Diponegoro.
  7. Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(1), 1.
  8. Lukito, P. K. (2014). Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan. Grasindo.
  9. Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana.
  10. Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149–162.
  11. Putra, P. D. S., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Widya Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 79–92.
  12. Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2(1), 115–122.
  13. Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. UNEJ PRESS.
  14. Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
  15. Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. Territory, Politics, Governance, 8(5), 690–708.
  16. Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik. BPFE UGM.
  17. Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., AK, S. E., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1).
  18. Yusdianto, Y. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3), 483–504.

Downloads

PDF

Statistic

Abstract Views
: 372 times
PDF
: 20 times