Implementasi kebijakan pelayanan angkutan laut perintis di pelabuhan kelas II teluk palu propinsi Sulawesi Tengah

  • Fahrudin Fahrudin 
    Untad
    Indonesia
  • Syahruddin Hattab
    Universitas tadulako
    Indonesia
  • Sitti Chaeriah Ahsan
    Universitas Tadulako
    Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to find out, analyze, and study the implementation of the Pioneer Shipping Service Policy in Class II ports in Palu Bay, Central Sulawesi Province. Qualitative and descriptive research methods. The location of the research was carried out at the Municipal Office and Class II Port Authority of Palu Pantoloan Bay, with eight informants selected purposefully. The data collection is done through interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques of interviews use Nvivo 12 software and are supported by interactive models from Miles, Huberman, and Saldana, data collection, data condensation, data display, and conclusion drawings. The results of the research showed that: (1) communication to socialize the maritime transportation services of pioneer ships in hammer bay ports is still not maximized; (2) resources in terms of human resources and means are optimum, but budget (financial) and Prasarana resources are not sufficient; (3) dispositions on implementation are well running in connection with the appointment of the Commitment Maker Office (PPK) including incentives; (4) bureaucratic structures are still ineffective in relation to the mechanisms of implementation of the marine transportation service of the pioneers that have not been followed up by creating a Standard Operation Procedures (SOPs) and on the execution of the established shipping route is not appropriate and the time of sail in 1 (one) voyage is too long. Conclusion Implementation of Pioneer Shipping Services Policy in Class II Ports of Palu Bay, Central Sulawesi Province, is not effective. The findings in this study require strengthening of the integrated monitoring and monitoring aspects explaining the final determination in the pioneering shipping services policy in the Class II ports of Hammer Bay.
References
  1. Anwar, Nurul. 2011. Evaluasi Proyek - Proyek Pembangunan Pemerintah, Purwokerto: Percetakan dan Penerbitan UNSOED.
  2. Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo,Yogyakarta.
  3. Creswel, John W. 2013. Reseach Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed, edisi ketiga, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
  4. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  5. Dwiyanto Indiahonon, 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamkic Policy Analysis. Pasir Kidul, Purwokerto Barat
  6. Edwards III, George. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly.
  7. Garna, K, Judistiara. 2001. Metode Penelitian Sosial, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan, 1: Desain dan Rencana Penelitian, Bandung, Primoko, Akademika.
  8. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey
  9. Hariyoso S., ―― 2002 Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik‖, Peradaban,Jakarta.
  10. Hendrarso, E.S. 2005. Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar, dalam MetodePenelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, editor: Bagong Suyanto,Penerbit Kencana. Jakarta
  11. Leo Agustino,2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta Bandung
  12. Mazmanian, Daniel and Paul A, Sabatier (eds). 1981. Effective PolicyImplementation. Health. Lexington Mass DC.
  13. Mohamad Thahir Haning, Hasniati, Mashuri H. Tahili,. 2023. Public Trust Dalam Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi dan Strategi, Penerbit UPT Unhas Press Makassar
  14. Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia Simarmata, DA. 1983. Operation Research, Sebuah Pengantar. Jakarta: PT.Gramedia
  15. Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1992. Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik. (penerj. Abdul Rosyid). Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
  16. Sudjasmin, F.X. 1991. Pembangunan Daerah Perbatasan Wilayah Teritorial RI dengan Pendekatan Kesejahteraan (Ekonomi) dan Sosial Budaya. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional.
  17. Suyono, Rudi Sugiono, and Elsa Tri Mukti. “Studi Dan Evaluasi Operasional Pelayaran Perintis Di Indonesia.” Jurnal TEKNIK-SIPIL 18, no. 2 (2018).
  18. Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Penerbit Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
  19. Umar, Hussyen. Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Jurnal dan hasil penelitian
  20. Adris.a.putra (2016) Pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6 No.1, Januari 20116 (433-4) ISSN: 2087-9334
  21. Andi Sitti Chairunnisa (2012) Kajian Jaringan Trayek Angkutan Laut Nasional Untuk Muatan Petikemas Dalam Menunjang Konektivitas Nasional
  22. As‟ari Hasim, 2017, Disertasi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Propinsi Kepulauan Riau, Universitas Padjadjaran Bandung.
  23. Edy Akhyary (2019), Disertasi, Implementasi Kebijakan Transportasi Laut Di Daerah Perbatasan Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, Universitas Padjadjaran Bandung.
  24. GEOFANY, YUDA PERKASA. “Evaluasi Pelayaran MV. Palung Mas Pada Rute T-11 Program Tol Laut.” PhD Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2022.
  25. Gultom, E. R. (2017). Merefungsikan Pengangkutan Laut Indonesia Melalui Tol Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. Develop, 1(2). https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.381.
  26. Iqbal,M Arsyad (2012), Disertasi, Elektrifikasi Kawasan Perbatasan:(Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas), Universitas Padjadjaran Bandung.
  27. Kadarisman dkk (Juli 2016) Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) - Vol. 03 No. 2, Policy Formulation Of Sea Transportation System, ISSN 2355-4721.
  28. KA, Syafril KA Syafril, and Sujarwanto Sujarwanto. “Pengembangan Pelayaran Perintis Pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir Di Kepulauan Riau.” Jurnal Penelitian Transportasi Laut 17, no. 2 (2015): 43–53.
  29. Langas, SiahaanDenny, (2014) Disertasi, Analisis Simpul Konektivitas Jaringan TransportasiLaut Koridor Ekonomi Vi Papua-Kepulauan Maluku.
  30. Martini, Tini (2017), Disertasi, Implementasi Kebijakan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadudi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Padjadjaran Bandung.
  31. Pramita, Dienda Rieski, and Imbang Danandjojo. “Evaluasi Efektivitas Pelayanan Angkutan Laut Perintis Di Pulau Sumatera (Studi Kasus: Rute R-01).” Jurnal Penelitian Transportasi Laut 16, no. 1 (2014): 35–38.
  32. Puriningsih, Feroniksa Sekar, and K. A. Safril. “Pengembangan Transportasi Laut Dalam Upaya Meningkatkan Konektivitas Di Wilayah Nusa Tenggara Timur.” Warta Penelitian Perhubungan 29, no. 2 (2018): 241–52.
  33. Priatno, Dany Hendrik. “Konsep Kapal Pengumpan Reguler Untuk Mendukung Angkutan Laut Perintis Di Wilayah Pulau-Pulau Terpencil.” Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim 4, no. 1 (2010): 12–20.
  34. Rahayu, Trisnowati (2014) disertasi judul Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Pelabuhan Makassar (Studi Pada Pelayanan Barang di Divisi Pelayanan barang Dan Aneka Usaha- PT. Persero PELINDO IV- Cabang Makassar) Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar 2014
  35. Resmawan, Erwin. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara Dan Jalan Di Kabupaten Malinau,” 2015.
  36. Susanto, Primadi Candra, Yosi Pahala, and Tri Mulyani Setyowati. “Konektivitas Pelayaran Perintis Sebagai Bagian Sistem Distribusi Logistik Dalam Mendukung Keberhasilan Tol Laut.” Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi 1, no. 1 (2021): 97–109.
  37. Utami, Tri Kusumaning. “Peningkatan Pelayanan Perintis Untuk Wilayah Kepulauan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.” Jurnal Penelitian Transportasi Laut 17, no. 3 (2015): 112–20.
  38. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
  39. Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2011 tentang Angkutan diperairan.
  41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
  42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
  43. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 675 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023.

Downloads

PDF (Bahasa Indonesia)

Statistic

Abstract Views
: 386 times
PDF (Bahasa Indonesia)
: 0 times