Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan

  • Syaikhul Falah 
    Universitas Cenderawasih
    Indonesia
  • Juliana Waromi
    Universitas Cenderawasih
    Indonesia
  • Septianus Sulistiawan
    Universitas Cenderawasih
    Indonesia

Abstract

Pentingnya memahami pengaruh peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah strategis yang sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap efektivitas pemerintahan di kampung perbatasan dengan menggunakan metode mixed-methods. Metode ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji bagaimana regulasi, sosial audit, dan struktur tata kelola mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hasil evaluasi publik. Data kuantitatif dikumpulkan dari 38 responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda di tiga kampung perbatasan: Skow Sae, Skow Mabo, dan Moso. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan sosial audit tidak selalu berpengaruh langsung terhadap tata kelola dan evaluasi publik, tata kelola yang baik secara signifikan mempengaruhi efektivitas sosial audit dan partisipasi anggaran. Temuan ini menyoroti pentingnya integrasi antara peraturan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola dalam memperbaiki kinerja pemerintahan di kampung perbatasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi regulasi, peningkatan transparansi dalam sosial audit, dan perbaikan struktur tata kelola sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktek pemerintahan di wilayah perbatasan serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan dan tata kelola.
Keywords
  • Kampung Perbatasan
  • Tata Kelola
  • Akuntabilitas Sosial
References
  1. Ananda, C. F. (2018). Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
  2. Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 109–122.
  3. Arifin, S. (2022). Hukum perbatasan darat antar negara. Sinar Grafika.
  4. Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian mixed method research untuk disertasi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 8010–8025.
  5. Beni, S. (2021). Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat melalui pemberdayaan. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 9(02), 125.
  6. Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. Fair Unimuda, 2(1), 34–45.
  7. Diwyanto, K., & Priyanto, D. (2014). Pengembangan pertanian wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor Leste. Pengembangan Inovasi Pertanian, 7(4), 30888.
  8. Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage, 8(1).
  9. Febriana, F., & Ivanaa, J. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sebagai Langkah Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(6), 2512–2519.
  10. Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5), 77–82.
  11. Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). Jurnal Accounting Unipa, 1(1), 20–35.
  12. Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu press.
  13. Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 1–9.
  14. Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 10(1), 113–123.
  15. Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas), 3(4), 972–981.
  16. Limi, M. A., & Yunus, L. (2016). Analisis Potensi Dan Permasalahan Penanggulangan Daerah Tertinggal Di Pesisir Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Prosiding Seminar Nasional Agribisnis, 47–62.
  17. Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 1(1), 118–130.
  18. Naufal, M. R. (2018). Analisis persepsi aparatur pemerintah desa terhadap prinsip good governance dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang (Studi pada aparatur desa di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 6(2).
  19. Noveria, M. (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  20. Paranoan, D. B. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform, 3(1), 1–13.
  21. Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Universitas Brawijaya Press.
  22. Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(4), 330–342.
  23. Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efritadewi, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Petumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1(5), 51–60.
  24. Sinamo, E. F., Yusra, M., Hilmi, H., & Nazaina, N. (2023). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(2), 237–252.
  25. Sipayung, B. P., Fobia, T., Taena, W., & Joka, U. (2021). Model Pengelolaan Dana Desa Dan Pemberdayaan Petani dI Desa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste. Analisis Kebijakan Pertanian, 19(2), 135–148.
  26. Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
  27. Suherry, S., & fajar saputra Belly, M. S. T. (2024). Manajemen Pembangunan Desa Yang Efektif. Cv. Azka Pustaka.
  28. Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Jurnal Akuntansi Profesi, 13(02), 378–388.
  29. Syaifullah, W. A. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
  30. Tjilen, A. P. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Nusamedia.
  31. Warsilah, H., & Wardiat, D. (2017). Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  32. Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896–2910.
  33. Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1–20.
  34. Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  35. Yan Hanry, S. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Desa/Kampung Mansinam (Suatu Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Wilayah Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat).
  36. Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1–41.

Downloads

PDF

Statistic

Abstract Views
: 497 times
PDF
: 63 times