Investment problems and indigenous people a social-constructivist approach to law

Mutia Evi Kristhy (1), Ranti S Endah (2), Ronny Marthius Nababan (3),
(1) Universitas Palangka Raya  Indonesia
(2) Universitas Palangka Raya  Indonesia
(3) Universitas Palangka Raya  Indonesia

Corresponding Author


DOI : https://doi.org/10.29210/020222072

Full Text:    Language : en

Abstract


Investment problems and indigenous peoples occur by several factors, one of which is investment problems in the land sector. Given that land has an important meaning in investment, land policy is oriented to ease of investment. This study uses a normative research method with a Social-Constructivist approach. The results of the study show that the problems of investment and indigenous peoples in land are caused by several factors such as the determination of state policies in investment at the level of basic norms, national and national regulations, and including living law products in the areas where the indigenous peoples live.

Keywords


Problems, Investment, Indigenous People

References


Abdullah, L. (2021). Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Pedesaan:(Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Talonang Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat). Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(2), 83–103.

Akmal, Z. (2021). Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup. Jip (Jurnal Industri Dan Perkotaan), 17(1), 27–35.

Haryono, H. (2019). Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1).

Herlambang, P. H. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. Indonesian State Law Review (Islrev), 2(1), 336–342.

Hermanto, A. B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 2(2), 108–121.

Herning Sitabuana, T. (2020). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016). Jurnal Konstitusi-Terakreditasi Ristekdikti 21/E/Kpt/2018, 17, 104–129.

Husnulwati, S., & Yanuarsi, S. (2021). Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 Di Indonesia. Solusi, 19(2), 183–193.

Marhayati, N., & Suradi, A. (2019). Pendekatan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Agama Di Nusantara. Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo, 151–168.

Puspitasari, E. (2014). Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Menurut Kuhperdata (Studi Kasus Putusan Pn Nomor 46/Pdt. G/2010/Pn. Ska Jo Putusan Pt Nomor 74/Pdt/2011/Pt. Smg).

Sabri, M. N. (2015). Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap Dan Teratur. Brawijaya University.

Sitorus, O. (2015). Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, Dan Ketahanan Nasional. Stpn Press Dan Pppm.

Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Unsrat, 23(8).

Suradiyanto, S., & Warka, M. (2015). Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 11(21), 240054.

Telussa, E. S., Picauly, J. H., Sahetapy, F. E., Wattimena, J. V., & Lissay, E. F. (2021). Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Maluku Dalam Kegiatan Investasi. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh), 1(2), 89–97.

Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(1), 21–36.

Umanailo, M. (2019). Paradigma Konstruktivis. Paradigma, 75.


Article Metrics

 Abstract Views : 359 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.